Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi 2013-2033

Penyusunan Rencana Kehutanan

Pangkalpinang-

Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, berdasarkan skala geografis, rencana kehutanan meliputi rencana kehutanan tingkat nasional, rencana kehutanan tingkat provinsi, dan rencana kehutanan tingkat kabupaten. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah menyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional. Telah terbit Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun.

  1. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 sebagai acuan dalam :
  2. Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan;
  3. Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Pengelolaan Hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
  4. Penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan;
  5. Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan;
  6. Koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor; dan/atau
  7. Pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Prioritas Kebijakan Pembangunan Kehutanan RKTN 2011-2030 Pulau Sumatera adalah :

  • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, peningkatan peran perlindungan dan konservasi hutan serta efisiensi usaha kehutanan dan pengembangan usaha kehutanan bernilai tambah tinggi.
  • Pengembangan hutan tanaman.

Untuk memastikan RKTN ini digunakan sebagai landasan perencanaan kehutanan nasional maupun daerah, diperlukan sejumlah langkah berupa Penjabaran RKTN kedalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 merupakan arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. RKTN 2011-2030 menjadi acuan bagi perencanaan kehutanan pada tingkat yang lebih rendah termasuk perencanaan kehutanan di wilayah provinsi, kabupaten/kota dan KPH. Untuk itu kepada para pihak yang membidangi rencana dibidang kehutanan agar segera menyusun rencana-rencana kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)

Dalam rangka penyusunan RKTP, telah terbit Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, yang bertujuan untuk terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pengelolaan/pembangunan kehutanan, khususnya antara Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan dengan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK) dan Tingkat Pengelolaan Hutan (RKPH).

Berdasarkan Sub Bidang AA Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan butir 31, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pemerintahan daerah provinsi menyusun rencana-rencana kehutanan di tingkat provinsi. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut RKTP adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan diluar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah provinsi untuk jangka waktu 20 tahun. RKTP disusun oleh instansi provinsi yang membidangi urusan kehutanan dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Dalam penyusunan RKTP, dilakukan analisis spasial dan menentukan arahan indikatif spasial, mengacu pada kriteria yang digunakan dalam penyusunan arahan indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan dilengkapi dengan kriteria RKTP yang bersifat spesifik sesuai dengan kondisi/krakteristik yang ada di provinsi yang bersangkutan. Arahan indikatif Pembangunan Kehutanan Pulau Sumatera dan Bangka Belitung dalam RKTN adalah :

No.

Arahan

Kriteria RKTN

Kriteria RKTP

1.

Kawasan untuk Konservasi

Seluruh kawasan konservasi dan usulan kawasan konservasi

 

2.

Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut

Hutan Lindung (HL) dengan Penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder dan Hutan Mangrove

Hutan Lindung dan Produksi yang merupakan area gambut dengan kedalaman 2 meter atau lebih, yang tidak dibebani izin pemanfaatan kawasan hutan.

 

3.

Kawasan untuk Rehabilitasi

Kawasan hutan dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan.

 

4.

Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar

Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta Hutan Produksi dengan penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin dengan luas lebih dari 7500 hektar.

 

5.

Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil

 

Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta Hutan Produksi atau Hutan Lindung dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin, dengan luas kurang dari 7500 hektar dan berada sekitar 0-10 km dari area pemukiman.

 

6.

Kawasan untuk Non Kehutanan

 

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan penutupan hutan selain Hutan Primer dan Sekunder, tidak bergambut lebih dari 2 meter, serta tidak dibebani izin pemanfaatan hutan.

 

Selanjutnya, RKTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2033 yang sedang disusun rancangannya nantinya akan dilaksanakan konsultasi publik untuk mencari masukan dari segenap pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga rencana umum pembangunan kehutanan dapat bermanfaat .

Penulis: 
Admin
Sumber: 
Subbag Ststistik, Evaluasi dan Pelaporan