Peran Strategis Pranata Humas Dalam Instansi Pemerintah

Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia sekarang ini, maka dituntut adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu paradigma sistem pemerintahan yang mengarah pada ”Good Governance”. Merujuk pada perkembangan kebijakan pemerintahan yang tersebut diatas, tampaknya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang baik, sekarang dituntut untuk mulai mengembangkan dimensi keterbukaan, mudah diakses, accountable dan transparan.

Selamatkan Jenis Tanaman Langka dengan Pembangunan Kebun Bibit

Pada tahun 2016, Badan Litbang Kehutanan menganggarkan 90 miliar rupiah untuk pembangunan kebun benih yang didedikasikan untuk penyelamatan kesejahteraan rakyat dan penyelamatan jenis-jenis tanaman langka di Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Prof. Dr.Ir. San Afri Awang, M.Sc., Kepala Badan Litbang kehutanan (Kabadan) saat mengunjungi Hutan Penelitian (HP) Parungpanjang, Bogor (Kamis, 30/04/2015).

Hutan Lindung Bangka Selatan kritis

Toboali, Bangka Selatan (ANTARA News) - Penambangan timah ilegal dan praktik perladangan berpindah telah menyebabkan 16.869 hektare hutan lindung di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, kritis.

Menurut Kepala Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bangka Selatan, Evan Sandy Maulana, merinci 5.984 hektare hutan lindung dikategorikan sangat kritis dan 10.885 hektare sisanya kritis.

Penyelenggara Pos Harus Menyesuaikan Perizinan

Bangka Tengah – Penyelenggara pos harus segera menyesuaikan perizinan. Jika tidak melakukan penyesuaian, perizinan yang dimiliki penyelenggaraan kegiatan pos dinyatakan tidak berlaku. Batas akhir waktu penyesuaian izin tersebut tanggal 22 September 2016 mendatang.

Demikian disampaikan Sarjulianto Asisten Gubernur Bidang Pertambangan dan Energi, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Hotel Santika, Bangka Tengah, Kamis (23/4/2015).

Gubernur Desak DPR RI Selesaikan Persoalan RTRWP Babel

Pangkalpinang – Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mendesak Komisi IV DPR RI segera menyelesaikan persoalan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Pasalnya pengajuan revisi RTRWP ini ke DPR RI telah dilakukan pemerintah provinsi sejak masa tugas DPR RI periode 1999-2014.

“Besar harapan kami, melalui Komisi IV DPR RI dapat mendorong penyelesaian RTRWP yang telah kami ajukan,” tegasnya saat menyambut kedatangan rombongan anggota Komisi IV DPR RI di ruang pertemuan lantai III Kantor Gubernur, Selasa (21/4/2015).

Pages

Subscribe to Dinas Kehutanan RSS