Memahami Arti Computer Assisted Test (CAT) CPNS (Translate)

Penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan global. Kenyataan tersebut menuntut professionalme aparatur dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tuntutan terhadap profesionalisme aparatur disebabkan oleh peranannya yang sangat strategis sebagai motor penggerak jalannya roda pemerintahan dan sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Urgensi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Aparatur Sipil Negara

Negara mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap orang/individu sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kemudian, juga pada pasal 28 D ayat (2) disebutkan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pentingnya Validitas Analisis Jabatan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pelayan publik yang memberikan pelayanan kepada  masyarakat. PNS dituntut untuk bekerja secara professional, jujur dan melayani masyarakat dengan baik. Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, semakin menuntut kita untuk bekerja secara profesional dan selalu meningkatkan kompetensi.

Analisis Permintaan Sayur-Sayuran Dalam Pemenuhan Sendiri Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Abstract : Studi ini berusaha untuk memberikan gambaran tentang potensi keuntungan dari pemenuhan sendiri akan kebutuhan sayur-sayuran di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mula-mula dilakukan estimasi terhadap fungsi permintaan sayur-sayuran yang dilakukan secara sistem dengan kelompok barang konsumsi makanan dan non-makanan. Kemudian dilakukan penghitungan elastisitas permintaan, baik terhadap harga sendiri, harga barang-barang lain, dan pendapatan.

Peran Strategis Pranata Humas Dalam Instansi Pemerintah

Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia sekarang ini, maka dituntut adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu paradigma sistem pemerintahan yang mengarah pada ”Good Governance”. Merujuk pada perkembangan kebijakan pemerintahan yang tersebut diatas, tampaknya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang baik, sekarang dituntut untuk mulai mengembangkan dimensi keterbukaan, mudah diakses, accountable dan transparan.

Pages

Subscribe to Dinas Kehutanan RSS