Rencana Kerja

Latar Belakang

Praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya mengutamakan keuntungan finansial jangka pendek telah berdampak negatif bagi lingkungan terutama fisik dan keadaan sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Demikian pula yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah dengan daratan seluas 1.642.354 Ha ini memiliki kawasan hutan lebih dari 35% luas daratannya. Pada beberapa waktu silam, sektor kehutanan memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan asli daerah, termasuk bagi pengembangan sektor lain khususnya perkebunan dan pertanian. Namun pengelolaan yang hanya mengutamakan keuntungan jangka pendek seperti pembukaan untuk perkebunan secara besar-besaran, alih fungsi kawasan untuk pertambangan ditunjang dengan menjamurnya usaha-usaha tambang ilegal, pencurian kayu dan gangguan hutan lainnya, menjadikan potensi kehutanan di Negeri Serumpun Sebalai menurun sangat signifikan. Saat ini, lebih dari 60% kawasan hutannya dalam keadaan kritis bahkan sangat kritis.

Perlu dilakukan upaya percepatan menanggulangi degradasi hutan, karena hutan selain sebagai sumberdaya alam bernilai ekonomi juga merupakan penyangga sistem kehidupan. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan, terlebih dengan semangat otonomi daerah dimana lembaga/instansi di daerah telah mulai berfungsi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Namun demikian, program-program yang dicanangkan pada umumnya masih bersifat Top Down, dimana pelibatan partisipasi masyarakat khususnya di tingkat perencanaan belum optimal. Dengan demikian, program-program khususnya yang melibatkan dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri masih belum merasa ’dimiliki’ oleh masyarakat.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan institusi baru di Negeri Serumpun Sebalai, baru terpisah dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Perda Nomor 6 Tahun 2008 (bulan Maret 2008)  menghadapi tantangan yang semakin berat berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan. Untuk itu diperlukan rencana strategis Dinas Kehutanan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan/pengurusan hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan yang disusun merupakan kelanjutan dari Renstra Sub Dinas Kehutanan tahun 2007-2012 yang telah ada sebelumnya, dengan beberapa perubahan dan penambahan yang cukup signifikan mengingat struktur organisasi yang semakin berkembang serta permasalahan pengelolaan yang semakin kompleks.  Renstra Dinas Kehutanan tahun 2007-2012 ini diupayakan juga mengakomodir berbagai isu strategis yang sedang berkembang maupun inovasi-inovasi dalam pengelolaan/pengurusan kawasan hutan untuk jangka menengah.

Renstra Dinas Kehutanan 2007-2012 disusun untuk memberi arah pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  dalam periode tahun 2007-2012 dengan mengacu pada peraturan perundangan terkait antara lain; Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan telah disempurnakan melalui PP No. 3 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,Perda No. 6 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(Dokumen selengkapnya bisa didownload dibawah ini)

Attachment Size
Renstra-Dinas-Kehutanan.doc 152.5 KB
Matrik-Renstra-Dinas-Kehutanan.docx 3