Lahan Kritis Di Bangka Belitung Sudah Menjadi Lebih Baik Beberapa Tahun Terakhir Ini

Air itam - Mengenai lahan kritis yang selalu diperbincangkan dan diperdebatkan, Andri Wahoyono mengatakan di Bangka Belitung ini berkembang yang tidak menentu, hal ini bergantung kepada intensitas pengelolaan hutan, kemudian kemampuan rehabilitasi secara alamiah dan secara upaya manusia.

"Saat terjadi kebakaran hutan dimana-mana di seluruh Indonesia sehingga spot-spot yang dipantau melalui satelit terlihat menjadi relatif terbuka, bahkan saat itu disimpulkan sekitar 60% sudah kritis dan tidak produktif buat Bangka Belitung. Tetapi karena perkembangan sudah bagus 4 tahun terakhir ini dari segi cuaca yang bagus, dan usaha-usaha dari kita juga, alhamdulillah pertumbuhan rerumputan dan semak-semak bagus, membuat land cover menjadi bagus. Hal ini membuat rona permukaan yang tampak dari citra satelit berubah warna daratannya menjadi kehijau-hijauan," ujar Andri.
 
Hal tersebut di ungkapkan Kepala Dinas Kehutanan Andri Wahyono, yang didampingi Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 13 Sigit Darussalam, menggelar koferensi pers mengenai tata ruang dan lahan kritis di Bangka Belitung, di Ruang Media Center Gedung Serba Guna Diskominfo, pada hari senin tanggal 4 April 2011.
 
Hal ini perlu disampaikan ke masyarakat, supaya masyarakat mengetahui rona bentuk daratan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "Diharapkan masyarakat dapat turut serta membantu merehabilitasi lingkungan dengan berbagai cara dengan giat dan semangat, dan semoga saja kedepannya menjadi lebih baik," harap Andri.
 
Lahan kritis ini dibagi lima kriteria, yaitu 1. sangat kritis, 2. kritis, 3. agak kritis, 4. potensial kritis dan 5. tidak kritis. Dan berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan dan disusun laporannya, diketahui bahwa data lahan kritis tuk kriteria sangat kritis kira-kira seluas 112.838,86 Ha (6,93%) dari luas wilayah daratan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada diluar dan didalam kawasan hutan, sedangkan lahan kritis dalam kawasan hutan kira-kira seluas 99.146,97 Ha (6,089%) dari luas wilayah daratan.
 
Untuk kriteria agak kritis seluruhnya seluas 359.918,71 Ha (22,1%) dari wilayah daratan, sehingga untuk kriteria 1,2 dan 3 atau lahan kurang produktif seluruhnya seluas kurang lebih 472.757,57 Ha (29,03%) dari luas wilayah daratan untuk didalam dan luar kawasan hutan. Sedangkan sisanya seluas 1.155.426 Ha (70,97%) merupakan lahan yang potensial kritis dan tidak kritis tuk lahan lebih produktif.
 
Hasil analisa penutupan lahan daratan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari 18 jenis penutupan lahan yang didominasi oleh pertanian lahan kering campur seluas 510.835,1 Ha (31,1%), semak belukar seluas 369.658,23 Ha (22,51%), hutan lahan kering sekunder 148.924,19 Ha (9,07%), perkebunan 126.191,24 (7,68%), pertambangan 110.753,77 Ha (6,74%) dan lain-lain.
 
Data tersebut berdasarkan Citra Landsat ETM 7+ tahun 2009 sehingga dalam perkembangannya dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan penutupan lahan baik karena degradasi, deforestasi maupun hasil-hasil rehabilitasi dan reklamasi serta keberhasilan suksesi reklamasi selama 4 tahun terakhir dan tahun-tahun sesudahnya, yang belum seluruhnya dapat dipantau  oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta UPT Kementrian Kehutanan terkait. Dan untuk menunjang kebutuhan data yang update dan lengkap, perlu dilakukan review dan updating data setiap tahun secara berkala atau minimal 3 tahun sekali.
 
Kemudian saat konferensi pers pun sempat disinggung masalah mengenai reklamasi lahan tambang, dimana ada 6 perusahan yang mempunyai kewajiban untuk mereklamasi dan merehabilitasi kembali lahan tambangnya dalam kawasan kehutanan yaitu PT. Timah Tbk, PT. Koba Tin, PT. Putra Kusuma Abadi, PT. Mundo Cirebon Mining, PT. Tambang Timah, dan CV. Guardian Sejahtera.
 
"Dari 6 perusahan tersebut, belum banyak yang mereklamasi, mungkin kira-kira dibawah 50%, untuk izin yang  baru keluar, dan keberhasilan reklamasi belum dievaluasi secara totalistas, maka Pemerintah Provinsi membentuk Tim Pengendalian Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang anggotanya instansi terkait tingkat Provinsi, yang bersama pemerintah Kabupaten akan di cek dan dimonitor perkembangan pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasinya," ungkap Andri.
 
Ada banyak program untuk reklamasi dan rehabilitasi untuk hutan kata Andri, seperti Hutan Tanaman rakyat, dimana rakyat boleh menanam di kawasan hutan produksi. Kemudian untuk masalah dana, boleh dari dana pribadi atau bisa dengan dana pinjam dari Departemen Kehutanan apa bila rakyat berminat, dan di koordinir oleh kelompok dan diusulkan melalui Bupati, selanjutnya menunggu SK dari Menteri, lalu baru bisa dilanjutkan.
 
Selain itu ada juga Hutan Rakyat, dimana mereka bebas menanam di daerahnya sendiri, dilahannya sendiri sesuai dengan kesukaan mereka mau menanam jenis apa.
 
Kalau dari pemerintah melalui pengembangan Hutan Tanaman Industri dengan pola Kemitraan Hutan Tanaman Rakyat. Contohnya, sebuah perusahaan A boleh diberi izin Menteri Kehutanan beberapa ribuan Hektar untuk ditanami tanaman Kehutanan, seperti kayu-kayuan dengan jenis terserah, dan lokasi yang dikasih adalah bekas tambang.(K5)
Penulis: 
Diskominfo-http://www.babelprov.go.id
Sumber: 
Diskominfo-http://www.babelprov.go.id