SEMINAR SOLUSI TERHADAP ANCAMAN KELESTARIAN DAS AKIBAT PERTAMBANGAN

Mulai :
12/11/2012 - 00:00
Selesai :
12/11/2012 - 00:00
Pelaksana :
FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tempat :
Hotel Aston Sol Marina, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Keterangan :

Term of Reference

SEMINAR

SOLUSI TERHADAP ANCAMAN KELESTARIAN DAS AKIBAT PERTAMBANGAN

Pangkalpinang, 12 November 2012

 

FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2012

LATAR BELAKANG

Daerah aliran sungai (DAS) dapat dipandang sebagai sistem alami yang menjadi tempat berlangsungnya proses-proses biofisik-hidrologis maupun kegiatan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat yang kompleks. Kerusakan kondisi hidrologis DAS sebagai dampak aktivitas pertambangan yang tidak terkendali seringkali menjadi penyebab peningkatan  erosi  dan sedimentasi, penurunan produktivitas lahan, percepatan degradasi  lahan, dan banjir.

Lahan kritis merupakan signal adanya perilaku sosial yang salah dalam pengelolaan DAS. Pelaku kerusakan adalah faktor sosial yang bersifat dinamis, mobilitasnya tinggi dan dapat mengakibatkan rusaknya sumberdaya lahan, air maupun sumberdaya tanaman. DAS yang rusak memang diperlukan dilakukan rehabilitasi maupun restorasi (necessary conditions), tetapi pengelolaan faktor sosial merupakan syarat kecukupan untuk mengelola DAS secara baik (sufficient conditions). Sejak tahun 1970-an degradasi DAS berupa lahan gundul, tanah kritis, erosi pada lereng-lereng curam baik yang digunakan untuk pertanian maupun untuk penggunaan  lain  seperti pemukiman dan pertambangan, sebenarnya telah mendapat perhatian dari pemerintah. Namun proses degradasi tersebut terus berlanjut karena tidak adanya  keterpaduan tindak dan upaya yang dilakukan dari sektor atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan DAS.

Memperhatikan begitu besarnya peran masyarakat maka tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan dalam merangkul masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan DAS. Pengenalan secara benar terhadap karakteristik masyarakat diperlukan dalam perumusan permasalahan dalam pengelolaan DAS. Masyarakat dapat berperan sebagai pelaku pendukung atau bahkan sebagai perusak fungsi DAS. Dengan mengetahui kunci permasalahan sosial diharapkan dapat diketahui aktor utama dan program yang dibutuhkan masyarakat sebagai solusi atas ancaman DAS akibat pertambangan.

TUJUAN KEGIATAN

Tujuan seminar ini adalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang mengancam kelestarian Daerah Aliran Sungai, khususnya di Bangka-Belitung akibat aktivitas pertambangan.

KEPANITIAAN

Kegiatan seminar ini diselenggarakan oleh Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Bangka Belitung yang difasilitasi oleh BPDAS Baturusa-Cerucuk, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Kontak : M. Aziz Ahsoni – BP DAS Baturusa Cerucuk (085219184470), email: muhahsoni@yahoo.comatau Robby Hambali – Jur Teknik Sipil Fak Teknik UBB (08522989761), email : rhobee04@yahoo.com

PESERTA

Peserta yang diundang adalah seluruh stakeholder yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai, antara lain SKPD Provinsi Bangka Belitung dan kabupaten/kota (Bappeda, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas PU, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian/Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan), LSM, Akademisi, Dunia Usaha (Pemegang ijin pertambangan, PDAM, Pemegang IPPKH, Asosiasi Pengusaha Pertambangan, Perkebunan, dll).

TOPIK

            Ada enam topik yang akan disampaikan dalam kegiatan seminar ini. Adapun topik berikut uraiannya adalah:

1.      Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lahan Bekas Tambang

Banyak program pemerintah terhadap pengelolaan lahan yang tidak terealisasi secara efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh konsep penentuan kebijakan dan perencanaan program secara top-down. Keberhasilan merangkul masyarakat merupakan kunci keberhasilan suatu program pembangunan maupun pengelolaan lahan (DAS). Prinsip-prinsip bottom-up dalam perencanaan program hendaklah menjadi titik tolak dalam pembangunan berbasis partisipasi masyarakat saat ini.

2.      Pertambangan Rakyat Ramah Lingkungan Melalui WPR

Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan salah satu wujud pengaturan pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Seperti yang tertuang dalam UU tersebut, penetapan WPR menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kehadiran UU Minerba sendiri dimaksudkan agar penguasaan mineral dan batubara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Mineral dan batubara adalah sumber daya alam yang tak terbarukan dan rnerupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.

3.      Pengelolaan DAS Pada Wilayah Sumberdaya Tambang/Lokasi Pertambangan

Pengelolaan DAS pada hakekatnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kondisi ekosistem dan sosial-ekonomi setempat. Pengelolaan DAS merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah yang menempatkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang secara umum untuk mencapai tujuan peningkatan produksi sumberdaya lahan yang optimum dan berkelanjutan dengan upaya menekan kerusakan seminimal mungkin agar distribusi  aliran air sungai dapat merata sepanjang tahun. Pengelolaan DAS pada wilayah pertambangan tentunya memiliki keunikan tersendiri, baik dari keragaman aktivitasnya maupun karakteristik masyarakatnya (aspek soasial-ekonomi).                                                                                        

4.      Teknik Reklamasi Dan Silvikultur Lahan Bekas Tambang (Timah)

Lahan bekas tambang merupakan lahan yang masih potensial untuk dimanfaatkan apabila dapat dikelola dengan baik. Pemanfaatan lahan bekas tambang dapat berupa kolong sebagai penampung sumber air baku, dan sebagai lahan pertanian, perkebunan atau kehutanan. Beberapa teknik reklamasi terpadu lahan bekas tambang perlu dikemukakan. Reklamasi terpadu berdasarkan pada tiga aspek pokok, yaitu aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial budaya.

 

5.      Peran Tata Ruang Untuk Mengatasi Kerusakan Lahan Tambang

Penataan ruang merupakan proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Esensi penataan ruang merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan pembangunan nasional ke dalam suatu padanan terpadu, baik lintas wilayah, lintas sektor maupun lintas pemangku kepentingan, termasuk pemanfaatan dan pengendalian didalamnya. Keterpaduan tersebut sangat penting dalam upaya meningkatkan sinergi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan  yang dalam pelaksanaannya menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan fungsinya masing – masing. Dengan demikian, sangat jelas rencana tata ruang dan revisi tata ruang dan wilayah merupakan perangkat yang sangat penting dalam memadukan pemanfatan ruang dan aktivitas pertambangan.

6.      Peran PelakuUsaha Pertambangan Terhadap Pemulihan Lahan Bekas Tambang

Dampak penting pertambangan terhadap lingkungan antara lain perubahan bentang alam, ekologi dan hidrologi. Dampak penting lain adalah penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, limbah cair. Pelaku usaha pertambangan seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial. Ketiga aspek yang menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan tersebut harus menjadi perhatian yang seimbang oleh pelaku usaha pertambangan.

NARASUMBER

Narasumber yang akan  menyampaikan materiadalah:

1.      Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lahan Bekas Tambang

         Prof. Dr. Ir Sanafri Awang, MSi (Staf Ahli Menteri Kehutanan).

2.      Pertambangan Rakyat Ramah Lingkungan Melalui WPR

        Ir. Aldan Djalil (Kepala Dinas Pertambangandan EnergiProv. Kep Bangka Belitung)

3.      Pengelolaan DAS Pada Wilayah Sumberdaya Tambang/Lokasi Pertambangan

         Prof. Dr. Ir. Naik Sinukaban, MSc.(Forum DAS Nasional)                                                                                 

4.      Teknik Reklamasi Dan Silvikultur Lahan Bekas Tambang (Timah)

         Dr. Ir. Irdika Mansur, MSc (Pakar Reklamasi IPB).

5.      Peran Tata Ruang Untuk Mengatasi Kerusakan Lahan Tambang

         Ir. Nazalyus, MAP (Ketua Bappeda Prov. Kep Bangka Belitung).

6.      Peran PelakuUsaha Pertambangan Terhadap Pemulihan Lahan Bekas Tambang

                     Hidayat Arsani   (Pengusaha Tambang)