Kayu Alam Pada Hutan Hak

Telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak, sesuai surat edaran Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.905/BIKPHH-2/2012 tentang Penjelasan Peraturan Menteri kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012, pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak diberlakukan sejak tanggal 20 Agustus 2012. Peraturan tersebut diundangkan dalam rangka mendorong berkembangnya usaha kehutanan berbasis kerakyatan dan untuk memperluas lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat pemilik/pengelola hutan hak di beri kesempatan seluasnya untuk melakukan penatausahaan atas hasil hutannya.

Hutan Hak merupakan hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hal Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak disebut sebagai hasil hutan hak yang pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012, dijelaskan bahwa hasil hutan hak adalah hasil hutan berupa kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal hutan hak atau lahan masyarakat.  Berdasarkan Surat Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor S.1178/BIKPHH-2/2012 mengenai Penjelasan Kayu Kategori Tumbuh Alami, pada prinsipnya kayu yang tumbuh sendiri sebelumnya terbitnya alas titel dikategorikan sebagai kayu tumbuh alami dan penatausahaannya mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Yang Berasal Dari Hutan Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006dan perubahannya, sedangkan kayu yang tumbuh sendiri setelah terbitnya alas titel dipersamakan dengan kayu hasil budidaya dan penatausahaannya mengikuti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.30/Menhut-II/2012.

 

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 Pasal 3 ayat (2), pemanfaatan hasil hutan kayu berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak, seperti HGU, Hak Pakai, dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.  Terhadap pohon yang tumbuh secara alami sebelum dilakukan penebangan oleh pemilik lahan agar dilakukan inventarisasi tegakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempat dan terhadap hasil produksinya dikenakan pungutan PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan.  Hal ini sejalan dengan penjelasan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.18/Menhut-II/2007 bahwa hasil hutan yang dikenakan PSDH dan DR adalah hasil hutan kayu atau bukan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara.

Berdasarkan Surat Direktorat Bina Iuaran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.1119/BIKPHH-2/2012 tentang Pemanfaatan Kayu dari Pohon Tumbuh Alami dijelaskan tegakan kayu yang tumbuh secara alami  pengolahan KB atau KBK yang diperkenankan hanya menjadi bentuk pacakan, yaitu kayu berbentuk persegi yang diolah dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau sejenisnya (Pasal 1 angka 42 Permenhut Nomor:P.55/Menhut-II/2006) yang perlu mendapat persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan persetujuan tersebut hanya dapat diberikan terhadap potensi/volume kayu ≤ 50m3

Penatausahaan kayu yang tumbuh secara alami diatur dengan Permenhut Nomor : P.55/Menhut-II/2006 sehingga pengangkutan kayu dari dalam areal menggunakan dokumen SKSB yang diterbitkan oleh petugas kehutanan (P2SKSKB) dengan dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB) yang dibuat oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi WAS-GANISPHPL-PKB-R/WASGANISPHPL-PKB-J sebagai dasar pengenaan PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan. 

Dalam rangka tertib peredaran hasil hutan, maka kayu pacakan hanya dapat diolah pada Industri Primer Hasil Hutan Kayu.  Pengaturan hal-hal teknis dalam rangka pengendalian hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dapat diatur oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, efektif dan efisien, setelah dikoordinasikan dengan Kepala dinas Kehutanan Provinsi.

Penulis: 
Staf Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan
Sumber: 
Staf Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan, Bidang BPK