BATAS USIA PENSIUN PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Sebagai jabatan fungsional dengan populasi pegawai yang tinggi, Penyuluh Pertanian telah memperoleh perhatian yang tinggi dari pemerintah. Salah satu point penting yang mengemuka adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2010, yang salah satunya mengatur tentang perpanjangan batas usia pensiun jabatan peyuluh pertanian. Pegawai negeri sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Jenjang Penyelia dan Muda dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai usia 60 (enampuluh) tahun.

Oleh karenanya, upaya monitoring dan evaluasi perlu terus dilakukan, salah satunya dalam kaitannya dengan penegakan PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Dari sebuah kajian yang dilakukan Kanreg I BKN Yogyakarta, secara umum masih banyak PNS yang belum memahami ketentuan PP 53 tahun 2010. Seperti yang disampaikan oleh Kabid Bimtek Kanreg I BKN Slamet Wiyono, ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam implementasi peraturan disiplin PNS. diantaranya masih banyak pejabat yang menunggu perintah atasan untuk menindaklanjuti pelanggaran PNS di bawahnya. Selain itu, banyak pejabat yang masih menyerahkan atau menunggu tindakan yang akan diambil oleh pihak Inspektorat, sehingga peran aktif jemput bola dari pejabat sangat kurang.

Dalam hal pemberian sanksi,untuk pegawai yang tidak masuk kerja dengan tanpa alasan yang jelas, banyak PNS yang baru diberikan sanksi setelah tidak masuk kerja melebihi 46 hari. Padahal, dalam aturannya seorang pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas harus segera dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ada (sejumlah hari yang telah ditinggalkan) tanpa harus menunggu sampai batas lebih dari 46 hari. Jika kondisi demikian yang muncul, maka akan terjadi keterlambatan dalam pembinaan.

Sementara dalam implementasi peraturan disiplin di lingkungan penyuluh pertanian, disampaikan Kabid Bimtek bahwa masih banyak pejabat fungsional penyuluh pertanian yang tidak diberhentikan sementara dari jabatannya pada saat yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat. Untuk tunjangan fungsional pegawai tersebut juga masih diberikan serta angka kredit yang dimiliki masih dihitung. Seperti kita ketahui, PNS yang memangku jabatan penyuluh pertanian, harus dibebaskan sementara dari jabatan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat.

Selain hal tersebut, penyuluh pertanian diberhentikan dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun di lapangan masih terdapat penyuluh pertanian yang diangkat kembali dalam jabatan setelah diberhentikan dari jabatan sebagai akibat hukuman disiplin pembebasan dari jabatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010, maka bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluhan Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan Batas Usia Pensiun (BUP)-nya dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun. Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan ini diatur dalam Surat BKN Nomor K.26-30/V.316-1/99 tanggal 19 Oktober 2010.

Perpanjangan ini tanpa melihat aspek sebagaimana perpanjangan BUP beberapa jabatan lain (seperti keahlian, pengalaman, prestasi, moral integritas, kaderisasi, dan kesehatan). Prosedurnya adalah  harus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi. Untuk satu kali masa perpanjangan paling lama 2 tahun dan dapat ditetapkan untuk masa perpanjangan berikutnya paling lama 2 tahun setelah mendapat pertimbangan Baperjakat.

Tidak semua jenjang jabatan dalam Penyuluh dapat diperpanjang. Untuk Penyuluh Perikanan hanya yang berjenjang Madya dan Utama (Golongan IV/a hingga IV/e) yang dapat diperpanjang. Sedangkan jenjang di bawah itu BUP-nya tetap 56 tahun.

Untuk Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan dalam jenjang Madya dan Utama (Golongan IV/a ke atas) BUP-nya dapat diperpanjang hingga 60 tahun. Jika saat PP itu ditetapkan (yakni tanggal 27 Agustus 2010) telah menduduki jenjang Penyelia dan Muda (Golongan III/c dan III/d) maka BUP-nya juga dapat diperpanjang hingga 60 tahun. Contohnya ia Penyuluh Pertanian yang naik jenjang ke Penyuluh Pertanian Penyelia pada 1 Januari 2010, maka dengan demikian BUP-nya dapat diperpanjang hingga 60 tahun, karena pengangkatannya sebelum 27 Agustus 2010.

Untuk Penyuluh Pertanian jenjang Penyelia dan Muda (Golongan III/c dan III/d) yang diangkat sebelum 27 Agustus 2010 dan kemudian diangkat menjadi Penyuluh Perikanan jenjang Penyelia dan Muda maka BUP-nya dapat diperpanjang hingga 60 tahun. Contohnya ia Penyuluh Pertanian Muda terhitung mulai 1 April 2010, kemudian pada 1 April 2011 dialihkan menjadi Penyuluh Perikanan Muda, maka BUP-nya tetap dapat diperpanjang 60 tahun. Dalam ketentuan seharusnya hanya Penyuluh Perikanan jenjang Madya dan Utama saja yang dapat diperpanjang BUP-nya. Namun karena sebelumnya ia telah menduduki jenjang Penyuluh Pertanian Penyelia atau Muda, maka BUP-nya pun dapat diperpanjang.

Selain ketentuan di atas, maka BUP Penyuluh tetap 56 tahun. Hal ini sama dengan PNS pada umumnya, terutama yang tidak menduduki jabatan-jabatan fungsional tertentu.

PP Nomor 55 Tahun 2010 ini mencabut Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986. Kepres tersebut mengatur ketentuan batas usia pensiun Penyuluh Pertanian. Meskipun isinya adalah dapat diperpanjangnya BUP jenjang-jenjang tertentu dalam jabatan Penyuluh Pertanian, tapi dalam prakteknya dari tahun 1986 hingga 2010 itu BUP Penyuluh Pertanian otomatis 60 tahun tanpa proses perpanjangan.

Penulis: 
Web Admin
Sumber: 
http://www.bkn.go.id/kanreg01