Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

Pimpinan

Nama Pimpinan
DICKY MARKAM, ST
NIP
19720426 200212 1 005
Pangkat / Golongan
IV/a, Pembina
Pendidikan Terakhir
S1
Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS

Memverifikasi, mengoordinasikan, memimpin, mengawasi, membina, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang menjadi kewenangan Provinsi. 

FUNGSI

  1. penyelenggaraan penyusunan program kerja bidang tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan;
  2. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan kebijakan penatagunaan hutan dan rencana pengelolaan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dalam Provinsi;
  3. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan kebijakan pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan,  kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan sistem informasi tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dalam Provinsi;
  4. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat Provinsi dan neraca sumber daya hutan Provinsi;
  5. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi di wilayah Provinsi;
  6. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada hutan lindung di wilayah Provinsi;
  7. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan kebijakan pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin  usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi di wilayah Provinsi;
  8. penyelenggaraan penyusunan rumusan kebijakan pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan pengunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi
  9. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan kebijakan  penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
  10. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan kebijakan penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
  11. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu;
  12. penyelenggaraan evaluasi, monitoring dan pelaporan;
  13. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  14. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan