DENGAR PENDAPAT DINAS KEHUTANAN DENGAN MASYARAKAT DUSUN PENYUSUK TENTANG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DI WILAYAH KERJA KPHP BUBUS PANCA

Dusun Penyusuk Kelurahan Romodong Indah Pantai Penyusuk Belinyu (03/02/2018), berlangsung di pelataran pantai penyusuk diadakan dengar pendapat tentang pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Pantai Bubus 1 Belinyu. Dengar pendapat ini dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak H. Marwan, S.Ag dan jajarannya, Lurah  Romodong Indah, Kepala Desa Bintet, Perwakilan Kecamatan Belinyu, Babinsa Kelurahan Romodong Indah, masyarakat Dusun Penyusuk dan masyarakat Desa Bintet Kecamatan Belinyu. Dengar pendapat ini dilaksanakan untuk mencari solusi pemanfaatan Pantai Penyusuk yang telah menjadi salah satu ikon wisata di Kecamatan Belinyu dan memberikan tambahan penghasilan masyarakat sekitar pantaiyang berada di Kawasan Hutan Lindung Pantai Bubus 1 Belinyu Wilayah Kerja KPHP Bubus Panca.

Diawal dialog dengar pendapat Kepala Dinas Kehutanan H. Marwan, S.Ag, beliau menyampaikan “dengar pendapat ini dilaksanakan sebagai salah satu dukungan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan khususnya masyarakat sekitar pantai penyusuk dengan mencari solusi yang tepat”  selain itu Koordinator Kehutanan Wilayah Kabupaten Bangka  Bapak Hendar Sudrajat, S.Hut juga menyampaikan ”pemanfaatan kawasan hutan lindung dapat diberikan akses legal kepada masyarakat dengan pola perhutanan sosial skema Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, pola perhutanan sosial saat ini merupakan program unggulan presiden sehingga akan menjadi perioritas dalam pelaksanaan”

Dengar pendapat berlangsung aktif, berdasarkan informasi, pantai penyusuk telah ditetapkan sebagai tapak wisata bahari oleh Kabupaten Bangka, sehinga merupakan langkah awal yang tepat untuk menjadikan pantai penyusuk dikelola oleh masyarakat dengan pemanfaatan jasa lingkungan dengan pola Perhutanan Sosial. Selain itu Dinas Kehutanan melalui KPHP Bubus Panca telah mendata masyarakat yang akan memanfaatkan kawasan pantai penyusuk sebanyak 47 KK seluas 56 Hektar yang berada di kawasan pantai penyusuk. Berdasarkan kesepakatan dalam dengar pendapat tersebut masyarakat setuju untuk pemanfaatan kawasan pantai penyusuk dengan pola Perhutanan Sosial skema Hutan Kemasyarakatan dengan sektor usaha jasa lingkungan pariwisata dan agroforestri dengan melakukan pengelolaan tanaman kehutanan.

Selain masalah pemanfaatan kawasan pantai penyusuk, ada perwakilan Desa Bintet yang mengajukan pertanyaan masalah pemukiman di hutan produksi yang berada di wilayah perizinan Hutan Tanaman Industri. Berdasarkan jawaban Kepala Bidang Tata Kelola Bapak H. Dicky Markam, ST bahwa terdapat program Tora (Tanah Objek Reforma Angraria), program ini diperuntukkan untuk pemukiman dalam kawasan hutan produksi yang dimiliki perorangan dan tidak berada dalam kawasan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun Bapak H.Dicky menyarankan agar tetap dilakukan pendataan oleh pihak desa tentang jumlah masyarakat yang telah bermukim di kawasan hutan produksi di Desa Bintet, namun tidak diperkenankan lagi untuk membangun rumah sebelum ada kejelasan status pemukiman tersebut pada program Tora. Setelah pertemuan ini akan diadakan sosialisasi mengenai Program Tora, akan tetapi sebelum dilaksanakan sosialisasi Program Tora, akan dibentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi yang akan diketua oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan diadakan dengar pendapat ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kawasan hutan dapat dimanfaatakn oleh masyarakat sekitar, namun terlebih dahulu harus mengurus izin pemanfaatannya sehingga memiliki akses legal. Akses legal ini atau disebutkan izin pemanfaatan dapat berupa perhutanan sosial (Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Kemitraan), izin pemanfaatan jasa lingkungan dan izin pinjam pakai. Untuk pemanfaatan kawasan pantai penyusuk Dusun Penyusuk Kelurahahn Romodong Indah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, masyarakat setuju pemanfaatan kawasan tersebut dengan pola Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan dengan sektor usaha jasa lingkungan pariwisata dan agroforestri, untuk administrasi pengurusan izin dapat berkoordinasi dengan KPHP Bubus Panca yang berkantor di Belinyu sebagai perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemanfaatan kawasan Pantai Penyusuk ini merupakan usaha kelompok bukan usaha pribadi sehingga dapat memberikan manfaat yang besar untuk kesejahteraan masyarakat. Semoga ini merupakan awal untuk mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan dan kontribusi nyata Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendorong perekonomian dari sektor kehutanan. Tentunya dalam pemanfaatan dan pelaksanaanya tetap menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu keseimbangan antara Lingkungan, Sosial dan Ekonomi. Salam Lestari !

Sumber: 
Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; KPHP Bubus Panca
Penulis: 
Darmawan
Fotografer: 
Joko Normansyah; Darmawan
Tags: 
Perhutanan Sosial KPHP Bubus Panca

Berita

19/04/2017 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
239 kali dilihat
09/06/2017 | Dinas Kehutanan
217 kali dilihat
18/09/2017 | KemenLHK dan Dishut Kep. Babel
192 kali dilihat
21/04/2015 | Diskominfo Babel
187 kali dilihat
17/04/2017 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
116 kali dilihat
31/03/2017 | Forum DAS Kepulauan Bangka Belitung
115 kali dilihat
11/01/2018 | Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
112 kali dilihat
22/05/2017 | Dinas Kehutanan
99 kali dilihat