DINHUT mendorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Hutan Lestari

Pangkalpinang - Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Rapat Koordinasi terkait Penguatan Implementasi Perhutanan Sosial dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Hutan Lestari, pada hari Selasa, 29 Oktober 2019

Perhutanan Sosial sebagai salah satu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan Masyarakat perlu didorong Implementasinya agar berjalan secara efektif dan efisien. Melalui Perhutanan Sosial ini, tentunya Pemerintah berharap Masyarakat di dalam dan sekitar Hutan dapat memanfaatkan Akses Legal yang ada untuk terus mengupayakan kesejahteraannya sekaligus mengupayakan Kelestarian Hutan.

Hal ini berarti, Aspek Ekologi, Aspek Ekonomi dan Aspek dan Aspek Sosial dalam pemanfaatan hutan harus berjalan secara selaras, serasi dan berkesinambungan.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kawasan seluas +- 40% dari luas wilayah Provinsi beserta seganap potensi yang ada di dalamnya harus dikelola secara baik. Perhutanan Sosial adalah salah satu program yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Hutan secara Lestari. Potensi sumber daya alam di Kawasan hutan yang sangat besar, baik jasa Lingkungan wisata alam, Pemanfaatan Agroforestry, Hasil Hutan Bukan Kayu, maupun lainnya perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya optimasi tersebut, Pemerintah berusaha untuk mendorong terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Hutan berbasis masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial hingga saat ini. Izin Perhutanan Sosial yang definitif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 25.419 HA Hutan Kemasyarakatan (HKM), 8.906 HA Hutan Tanaman Rakyat (HTR) , dan 2.736 HA Hutan Desa (HD). Namun demikian, harus diakui bahwa belum seluruh implementasi perizinan tersebut berjalan dengan baik. Masih terdapat banyak kelompok Pemegang izin yang memang belum berkembang dengan baik. Hal ini harus mendapatkan perhatian kita semua.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus mengembangkan Perhutanan Sosial, harapannya adalah agar masyarakat Pemegang Izin Perhutanan Sosial Berdaya dalam memanfaatkan izinnya sesuai dengan koridor peraturan perundangan yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraannya sekaligus mempertahankan serta meningkatkan kelestarian hutan yang dikelola.

Untuk itu diperlukan kesepahaman oleh semua pihak yang berkepentingan, untuk bersama-sama mengembangkan perhutanan sosial di Kepulauan Bangka Belitung. Oleh sebab itu, momen Rapat Koordinasi ini dapat dimanfaatkan untuk menggali aspirasi dari semua pihak yang terlibat serta berdiskusi secara aktif untuk merumuskan strategi ke depan dalam meningkatkan efektivitas pengembangan perhutanan sosial di Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya keberhasilan Perhutanan Sosial tidak hanya begantung pada Dinas Kehutanan Provinsi maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Jajarannya, namun komitmen semua pihaklah yang akan menentukan keberhasilan tersebut.

Sumber: 
Dinas Kehutanan
Penulis: 
Anna Tiffanie
Fotografer: 
Anna Tiffanie (Dinas Kehutanan )
Bidang Informasi: 
DINHUT