Gubernur Desak DPR RI Selesaikan Persoalan RTRWP Babel

Pangkalpinang – Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mendesak Komisi IV DPR RI segera menyelesaikan persoalan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Pasalnya pengajuan revisi RTRWP ini ke DPR RI telah dilakukan pemerintah provinsi sejak masa tugas DPR RI periode 1999-2014.

“Besar harapan kami, melalui Komisi IV DPR RI dapat mendorong penyelesaian RTRWP yang telah kami ajukan,” tegasnya saat menyambut kedatangan rombongan anggota Komisi IV DPR RI di ruang pertemuan lantai III Kantor Gubernur, Selasa (21/4/2015).

Seiring pertumbuhan penduduk, jelasnya, terjadi beberapa perubahan RTRW. Sebab masyarakat membutuhkan lahan. Namun penyusunan RTRW provinsi telah memperhatikan aspek keadilan. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penataan ruang memperhatikan keseimbangan, keserasian, keselarasan dan keberadayaan serta kemitraan.

“Keterpaduan antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta fungsi ruang juga telah diperhatikan,” ungkapnya.

Ibnu Multazam Wakil Ketua Komisi IV DPR RI menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebab pengajuan revisi RTRWP tersebut sudah pernah dilakukan kepada anggota DPR RI periode sebelumnya, namun hingga sekarang belum terselesaikan.

Dikarenakan tidak ada kebijakan lanjutan untuk membahas persoalan tersebut dari anggota dewan periode sebelumnya ke periode saat ini, sehingga pembahasan RTRWP Babel harus dimulai dari awal lagi. Kendati demikian dipastikan persoalan ini dapat diselesaikan sesuai peraturan dan perundang-undangan.

“Kami melakukan kunjungan spesifik untuk mencari data mengenai usulan perubahan kawasan hutan. Komisi IV mempunyai kewenangan dan tugas untuk melakukan pembahasan,” ujarnya.

Sementara Nazalyus Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, tahun 2008 lalu menteri kehutanan telah mengakomodir 19.131 hektare yang bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. Sejumlah lahan tersebut berada di kawasan hutan produksi dan sebagai besar sudah menjadi pemukiman.

Setelah ditinjau tim terpadu, jelasnya, kawasan itu sudah layak dikeluarkan dari kawasan hutan. Ada juga daerah yang sebelumnya bukan merupakan kawasan hutan, kemudian dijadikan sebagai kawasan hutan sekitar 3000 an hektare. Perjuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyelesaikan persoalan ini cukup panjang.

“Sudah puluhan kali tim dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendatangi DPR RI. Mudah-mudahan persoalan RTRW ini dapat segera terselesaikan. Bapak dan ibu jangan takut, sebab luas hutan Bangka Belitung masih ada 659.017 hektare,” jelasnya.

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Rizky | Huzari
Fotografer: 
Rizky
Editor: 
Huzari