MARI BERKENALAN DENGAN PERHUTANAN SOSIAL

Kini Perhutanan Sosial bergema kembali di Indonesia  seiring inisiasi dari “NAWACITA” Presiden RI Bapak H. Ir. Joko Widodo  diantaranya “ Negara hadir melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia, Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis domestik”. Butir Nawacita ini oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu yang membantu tugas Presiden didefenisikan salah satunya melalui program Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial merupakan sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar yaitu lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia (KemenLHK, 2017)

Untuk memberikan arah pelaksanaan Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Pehutanan Sosial. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Bentuk akses legal pengelolaan kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial menurut PermenLHK Nomor P.38 ini terbagi dalam lima skema pengelolaan yaitu (1) Skema Hutan Desa (HD), adalah hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa, (2) Hutan Kemasyaratan (HKm), adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat, (3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan, (4) Hutan Adat (HA), adalah hutan yang berada di dalam wilayah hukum adat, dan skema pengelolaan terakhir (5) Kemitraan Kehutanan (KK), adalah adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Dengan adanya akses legal mengelola kawasan hutan ini, diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia. Akses legal dalam mengelola kawasan hutan dalam bentuk skema Perhutanan Sosial, maka masyarakat disekitar kawasan hutan kini dapat legal dalam mengelola kawasan hutan negara seluas ± 12, 7 juta Hektar seluruh Indonesia, tentunya pelaksanaan pengelolaan berdasarkan peraturan yang berlaku dan mengutamakan prinsip  pembangunan keberlanjutan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah telah membuka akses legal pengelolaan kawasan hutan seluas ± 1.053.477,49 Hektar dan menargetkan 5000 Kelompok Perhutanan Sosial hingga tahun 2019.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga turut andil menyukseskan Program Perhutanan Sosial, melalui Dinas Kehutanan telah memfasilitasi pengelolaan kawasan hutan secara legal oleh masyarakat sejak Tahun 2012. Data menunjukkan pengelolaan kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial oleh masyarakat yang telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) maupun dalam proses perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas ± 19.289,03 Hektar yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan rincian skema pengelolaan Perhutanan Sosial melalui : (1) Hutan Desa (HD) seluas ± 2.214 Hektar, (2) Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas ± 13.866,76 Hektar, dan (3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas ± 3.208,19 Hektar. Luas pengelolaan Perhutanan Sosial ini akan terus ditingkatkan oleh Dinas Kehutanan dengan bekerjasama dengan masyarakat untuk memajukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Lebih Hijau dan Maju Ekonominya dengan tetap menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, Salam Lestari!

Sumber: 
KemenLHK dan Dishut Kep. Babel
Penulis: 
Darmawan
Dokumen: 
Tags: 
Perhutanan Sosial | Dinas Kehutanan Babel