PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN DI SEKTOR KEHUTANAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah destinasi wisata di Indonesia, terdapat 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (disingkat Babel) adalah sebuah provinsi di Indonesia  yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil seperti Pulau Lepar, Pulau Pongok, Pulau Mendanau dan Pulau Selat Nasik, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Ibu kota provinsi ini ialah Pangkalpinang. Pemerintahan provinsi ini disahkan pada tanggal 9 Februari 2001. Setelah dilantiknya Pejabat Gubernur yakni H. Amur Muchasim, SH (mantan Sekjen Depdagri) yang menandai dimulainya aktivitas roda pemerintahan provinsi.

Sebagai Provinsi dengan destinasi wisata sebagai andalan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar masih mengandalkan wisata Bahari, sebagai destinasi wisata. Dengan luas wilayah 1.642.354 Ha ini memiliki kawasan hutan lebih dari 35% luas daratannya (data Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

Permasalahan paling serius yang dialami oleh Provinsi ini adalah terdapat beberapa kawasan hutan yang telah dirambah oleh tambang timah ilegal. Untuk mencegah hutan dirambah tambang-tambang ilegal diperlukan suatu strategi menjaga kelestarian hutan dengan program Taman Hutan Raya (TAHURA). Dengan semakin banyak Taman Hutan Raya akan semakin banyak hutan dapat dilestarikan dan dijaga.

Pengertian dan Definisi  TAHURA atau TAMAN HUTAN RAYA sesuai  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015  adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Tujuan pengelolaan Taman Hutan Raya adalah sebagai berikut:

  1. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  2. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi.
  3. Koleksi kekayaan keanekaragaman hayati.
  4. Penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin serta wisata alam.
  5. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah.
  6. Pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau memperbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.
  7. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat, dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. 

TAHURA merupakan kawasan hutan yang ekosistemnya dilindungi, termasuk tumbuhan dan satwa yang ada di dalamnya. TAHURA biasanya berlokasi tak jauh dari perkotaan atau permukiman yang gampang diakses, tidak terletak di tengah hutan belantara. Eksosistem TAHURA dapat bersifat alami maupun buatan. Begitu juga dengan tumbuhan dan satwanya, bisa asli ataupun didatangkan dari luar kawasan.

Tidak semua kawasan hutan bisa dijadikan sebagai TAHURA, meskipun hutan tersebut memiliki fungsi konservasi alam. Penetapan hutan sebagai kawasan konservasi harus sesuai dengan tujuan, fungsi dan karateristik tertentu. Suatu kawasan bisa dijadikan TAHURA harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Memiliki ciri khas ekosistem, satwa dan tumbuhannya. Bisa asli ataupun buatan, baik ekosistemnya masih utuh maupun sudah berubah.
  2. Kawasan tersebut memiliki keindahan alam atau gejala alam tertentu yang unik.
  3. Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk perkembangan tumbuhan dan satwa yang ada di dalamnya.

Pengelolaan TAHURA dilakukan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Biasanya wewenang pengelolaan tergantung pada letak geografis dari TAHURA itu sendiri. Bila letaknya mencakup lebih dari satu wilayah administratif, misalnya dua Kabupaten, maka pengelolaannya ada pada Pemerintahan Provinsi.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih banyak lokasi hutan yang tidak jauh dari perkotaan dan mudah diakses. Selain untuk tujuan pelestarian TAHURA juga dapat dijadikan destinasi wisata baru dalam mendukung program wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ada dua TAHURA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup pada tahun 2016 untuk dimafaatkan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat, antar lain:

  1. TAHURA Mangkol disahkan Melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Nomor SK.575/menlhk/setjen/PLA.2/7/2016 tentang penetapan fungsi dalam fungsi pokok kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah (Bateng).
  2. TAHURA Menumbing disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.577/Menhlk/Setjen/PLA.2/7/2016 tentang Penetapan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Sebagai Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Menumbing Seluas 3.333,2 Hektare.

Diharapkan dengan berubahnya fungsi hutan menjadi TAHURA, pemerintah berharap dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat dengan  harus tetap memperhatikan keutuhan kawasan hutan baik flora dan fauna yang ada di dalamnya untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Penulis: 
Rini Emilda,S.Si
Sumber: 
Dishut ,KemenLHK RI
Tags: 
Kehutanan

Artikel

30/06/2015 | Alamsyah
997 kali dilihat
10/06/2015 | Muhammad Gani ,S.Hut
757 kali dilihat
04/04/2017 | Alamsyah
427 kali dilihat
24/04/2015 | Rumiyanto, SH, Analis Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat DPP KORPRI P
316 kali dilihat
01/07/2015 | Muhammad Gani ,S.Hut
228 kali dilihat

ArtikelPer Kategori