PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENINGKATKAN EKONOMI MELALUI HUTAN DESA

Hutan Desa  pada prinsipnya adalah Hutan Negara yang dikelola oleh masyarakat dalam organisasi administratif pedesaan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Artinya, Hutan Desa itu bermaksud untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari dengan harapan sebagai tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Semua aturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat terkait pengelolaan sektor kehutanan tentu berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lampau.

Pada dasarnya, penyelenggaraan hutan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan. Karena itu pelaku utama hutan desa adalah Lembaga Desa yang dalam hal ini lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan diarahkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Dalam pelaksanaannya, program hutan desa pun diarahkan sesuai prinsip-prinsipnya bahwa

1) tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan; dan

2) ada keterkaitan masyarakat terhadap sumber daya hutan. Karena hutan mempunyai fungsi sosial, ekonomi, budaya dan ekologis. Jadi pengelolaan hutan desa berorientasi ekonomi perlu juga mempertimbangkan aspek lainnya yang merupakan satu-kesatuan tak terpisahkan. Jika prinsip ini tidak dipahami baik, maka yang akan terjadi adalah kerusakan hutan yang membawa akibat buruk pada seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungannya.

Yang perlu diketahui secara tegas adalah bahwa hutan desa itu merupakan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat lembaga desa, sehingga untuk menerapkan pengelolaan hutan desa harus berlandaskan aturan hukum negara dan atau kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu hutan desa memiliki beberapa criteria. Untuk mengatur pengelolaan hutan desa, Dephut telah menerbitkan Permenhut Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, diantaranya:

  • kawasan hutan desa berada dalam kawasan hutan negara seperti hutan lindung dan hutan produksi;
  • belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan untuk bentuk pengelolaan lain; dan
  • kawasan hutan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.

Sedangkan tentang Pemanfaatan Hutan Desa pada kawasan hutan produksi meliputi:

  • Pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam;
  • Pemanfaatan hasil hutan dari hutan tanaman;
  • Pemanfaatan hasil hutan non kayu (madu, rotan,  getah, buah dsb). P

ada kawasan hutan lindung meliputi:

  • Pemanfatan Hasil Hutan Non Kayu; dan
  • Pemanfaatan Jasa Lingkungan (pemanfaatan air, ekowisata,  penyerapan karbon, dsb).

agar kegiatan pemberdayaan dapat lebih terarah diperlukan suatu rencana makro yang dapat dipakai sebagai acuan umum bagi seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Rencana Makro ini menjabarkan dan mengatur pola umum, strategi, kegiatan pokok, dan kebijakan strategis pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Pengaturan yang baik atas alokasi, akses dan pengawasan dapat menjadi factor pendorong (incentive) yang cukup efektif untuk pengelolaan hutan yang lestari, namun sebaliknya kesalahan dalam mengelola ketiga faktor tersebut dapat mengakibatkan hancurnya sistem hutan.

Oleh karena itu agar program pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dapat berjalan dengan baik, maka pola alokasi, akses, dan pengawasan harus mendapatkan perhatian yang seimbang dan menyeluruh yang diatur di dalam suatu rencana makro.

Penulis: 
Muhammad Gani ,S.Hut
Sumber: 
Dinhut Babelprov

Artikel

30/06/2015 | Alamsyah
911 kali dilihat
10/06/2015 | Muhammad Gani ,S.Hut
715 kali dilihat
04/04/2017 | Alamsyah
363 kali dilihat
24/04/2015 | Rumiyanto, SH, Analis Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat DPP KORPRI P
312 kali dilihat
01/07/2015 | Muhammad Gani ,S.Hut
208 kali dilihat

ArtikelPer Kategori