PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

 Hkm Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat Setempat adalah:
"kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan".
 

Azas Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah:
a. Manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;
b. Musyawarah-mufakat; dan
c. Keadilan.

HKm hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dimana kawasan tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. HKm diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan.

Prinsip Hkm adalah:

  • tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan; 
  • pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman; 
  • mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya; 
  • menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;
  • meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan; 
  • memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;
  • adanya kepastian hukum; 
  • transparansi dan akuntabilitas publik; dan
  • partisipatif dalam pengambilan keputusan.

Tujuan Hkm adalah:

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja HKm adalah:
kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.
dengan ketentuan:

  • belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan; 
  • menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat; 
  • dalam hal yang dimohon berada pada hutan produksi dan akan dimohonkan untuk pemanfaatan kayu, mengacu peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

Pelaksanaan HKm dapat dipilah dalam 3 tingkatan: pertama, penetapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan); kedua, perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Bupati/Walikota/Gubernur); dan ketiga, pengelolaan di lapangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan.

Penulis: 
Alamsyah
Sumber: 
Dinhut Babelprov

Artikel

30/06/2015 | Alamsyah
790 kali dilihat
10/06/2015 | Muhammad Gani ,S.Hut
664 kali dilihat
24/04/2015 | Rumiyanto, SH, Analis Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat DPP KORPRI P
309 kali dilihat
04/04/2017 | Alamsyah
274 kali dilihat
01/07/2015 | Muhammad Gani ,S.Hut
190 kali dilihat

ArtikelPer Kategori