Penyelenggara Pos Harus Menyesuaikan Perizinan

Bangka Tengah – Penyelenggara pos harus segera menyesuaikan perizinan. Jika tidak melakukan penyesuaian, perizinan yang dimiliki penyelenggaraan kegiatan pos dinyatakan tidak berlaku. Batas akhir waktu penyesuaian izin tersebut tanggal 22 September 2016 mendatang.

Demikian disampaikan Sarjulianto Asisten Gubernur Bidang Pertambangan dan Energi, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Hotel Santika, Bangka Tengah, Kamis (23/4/2015).

Setiap badan usaha milik negara, badan usaha swasta, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha perseorangan, maupun CV yang telah memiliki izin wajib melakukan penyesuaian izin. “Ini sesuai ketentuan peraturan perundangan berlaku, dengan ketentuan paling lama dua tahun sejak peraturan menteri ini mulai berlaku,” tegasnya.

Sejarah perkembangan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi telah mengalami paradigma baru sejak terbit Undang-Undang No 38 Tahun 2009 tentang Pos dan Telekomunikasi. Selanjutnya disahkan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut.

“Keluarnya Permen Kominfo No 32 tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 38 Tahun 2009 tentang Pos. Terbitnya Peraturan Pemerintah No 15 tahun 2013, membuat istilah penyelenggaraan jasa titipan diubah menjadi penyelenggara pos,” jelasnya.

Rapat koordinasi kali ini mengangkat tema "Optimalisasi Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi". Dijadwalkan kegiatan berlangsung selama dua hari terhitung tanggal 23-24 April 2015. Peserta rakor terdiri dari dinas terkait di lingkungan pemerintah provinsi, perwakilan Dinas Perhubungan dan Kominfo kabupaten/kota, provider telekomunikasi dan perusahaan jasa pos telekomunikasi komersil se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Sarjulianto, rapat koordinasi ini sebagai media memberi pemahaman dan persamaan persepsi untuk melakukan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi. Diharapkan tercipta sinergis dalam pelaksanaan mengevaluasi permawalahan yang ditemukan di lapangan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Diharapkan pelaksanaan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi di Babel dapat berjalan tertib administrasi dan tertib operasional," harapnya.

Hanafi Ketua Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, rapat koordinasi untuk menyinkronisasi serta evaluasi masalah di bidang  pos dan telekomunikasi di kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu dapat menciptakan sinergi dan kesamaan visi misi penyelenggaraan bidang pos dan telekomunikasi.

Tak hanya itu. Ia menjelaskan, harus ada sinergi dan ada dukungan dari seluruh  pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Kegiatan ini juga dapat menjadi wadah untuk memecahkan permasalahan pos dan telekomunikasi yang terjadi selama ini muncul di daerah.

“Kita menyamakan persepsi peraturan, perizinan, penataan, pengawasan pengendalian penyelenggaraan pos dan telekomunikasi,” ungkapnya.

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Adi Tri Saputra
Fotografer: 
Surianto
Editor: 
Huzari