Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)

Pangkalpinang - Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS). Perhutanan Sosial merupakan salah satu kebijakan strategis Pemerintah Kabinet Kerja - Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk pengentasan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan. Pemerintah dalam RPJMN tahun 2015 - 2019 mencanangkan 12,7 juta hektar kawasan hutan di Indonesia akan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses pengelolaan dan pemanfaatan hutan. 

Skema Perhutanan Sosial yang ditawarkan melalui Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan.

Dalam hal ini masyarakat yang memanfaatkan kawasan tersebut perlunya legalitas melalui izin yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengembangkan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengatur hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalaan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.

Sasaran yang perlu diberdayakan melalui perhutanan sosial adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan dengan keterbatasan akses informasi dan mata pencariannya tergantung langsung pada kawasan hutan. Karena keterbatasan tersebut, mereka perlu difasilitasi. Fasilitasi ini diartikan sebagai upaya membuat sesuatu hal menjadi lebih mudah.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, skema Perhutanan Sosial memiliki banyak peluang dan dipercepat antara lain :

  • Pertama :   Adanya kerangka kebijakan dan program nasional yang relevan seperti target 12,7 juta hektar kawasan hutan dialokasikan untuk skema Perhutanan Sosial                        (RPJMN 2015 - 2019). Sedangkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 dalam Perpres Nomor 46/2016 akses kelola Hutan bersama Masyarakat                            (HKm, HD, HTR, dan Kemitraan) dialokasikan 0,3 juta hektar. Lahan untuk dijadikan perhutanan sosial seluas 123.470 hektar. Dalam konteks Provinsi                                Kepulauan Bangka Belitung dalam RPJMD 2017 - 2022 telah menargetkan skema Perhutanan Sosial seluas 20.000 hektar per tahun.
  • Kedua   :   Ada 654.561 hektar (40% lebih jumlah luas kawasan hutan) dimana potensi hutan untuk dikelola dan dimanfaatkan masyarakat untuk perhutanan sosial di                          Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sampai sekarang seluas +- 37.61,24 hektar terdiri dari 25.419 hektar HKm yang telah berizin, 2.736 Hektar HD                    Berizin dan 8.906,24 Hektar HTR berizin.
  • Ketiga   :    Masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan dengan adanya fasilitasi akses skema Perhutanan Sosial ini dalam jangka panjang akan                                  berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  • Keempat : Terdapat praktek - praktek pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang selama ini eksis dipertahankan untuk masyarakat berdasarkan pengetahuan dan                                kearifan lokal. 

Tantangan dalam pengelolaan skema perhutanan sosial pasti ada sehingga dengan adanya tantangan ini diharapkan dapat terpecahkan melalui Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial. 

Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah terbentuk sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1350/Dishut/2017 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 - 2022.

Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) telah ikut serta dalam kegiatan Perhutanan Sosial dengan fasilitas Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak Tahun 2017 sampai September 2019, meliputi Verifikasi Teknis Pengajuan IUPHKm, IUPHHK HTR, Pengelolaan HD serta pembinaan terhadap pemegang izin Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pendampingan ke Kelompok Tani dalam penyusunan RKU/RKT yang difasilitasi oleh BPSKL Medan. Peran Kepala UPTD KPHP/KPHL dalam melakukan kegiatan kemitraan perhutanan sosial juga ditingkatkan sehingga konflik yang terjadi dapat diminimalisir. 

 

Sumber: 
Dinas Kehutanan