RAPAT KOORDINASI PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Rabu (07/02/2018) bertempat di Hotel Cordela Pangkalpinang diselenggarakan Rapat Koordinasi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Biro Humas dan Prokol Sekteratiat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembukaan Rapat koordinasi oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Bapak Hasanuddin, SE., MM dalam hal ini mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bapak Dr. Erzaldi Roesman yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya diharapkan seluruh OPD di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan informasi publik kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel sehingga dapat menciptakan good governance. Peserta Rapat koordinasi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Hotel Cordela Pangkalpinang dihadiri oleh seluruh perwakilan OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rapat koordinasi dimulai dengan penyampaian materi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Dr. Agung Dwi Chandra, ST., M.Si Kepala Bidang Sosial Budidaya dan Pemerintah dengan judul “OPTIMALISASI PERAN FUNGSI PPID DAN SINKRONISASI DATA/INFORMASI PPID DALAM AKSI PPKdalam penyampaian materi tersebut perlunya beliau menyampaiakn sinergi antara PPID Utama dalah hal ini Biro Humas dan Protokl Sekretariat Daerah dengan PPID Pembantu dalam hal ini OPD/Biro di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sinergi ini diperlukan untuk memberikan layanan publik berupa informasi publik kepada masyarakat  sehingga masyarakat dapat mengakses semua kegiatan yang dilaksanakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara transparan dan dapat juga berpartisipasi dalam menyukses program progam pembangunan yang telah di tetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Informasi publik tersebut terbagi dalam informasi yang ada setiap saat, infromasi berkala, informasi serta  informasi dikecualikan.  Untuk informasi dikecualikan akan dilakukan Uji Konsekuensi sebelum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat mendukung kegiatan PPID dengan akan memberikan ruang gerak kepada PPID khususnya PPID Pembantu untuk menganggarkan kegiatan pada tahun 2019 yang bias diselipkan pada Kegiatan Rutin OPD. Selain itu dengan adanya PPID Utama dan PPID Pembantu ini akan dibentuk WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Setelah Bapak Agung, materi diisi oleh Komisi Informasi Pusat Bapak Gede Narayana jabatan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat dengan judul “PPID BADAN PUBLIK” berdasarkan yang disampaikan Bapak Gede bahwa informasi publik ini merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F yang berbunyi “Hak Untuk Berkomunikasi Dan Memperoleh Informasi”, dari pasal inilah lahir Komisi Informasi di Indonesia. Pemaparan beliau menyatakan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BADAN LAIN yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. “Jadi apapun bentuk lembaga apabila telah memenuhi syarat sebagaimana pengertian badan publik tersebut maka masyarakat dapat memperoleh informasi publik dari lembaga tersebut termasuk LSM atau NGO yang ada di Indonesia yang pendanaannya berasal dari sumbangan masyarakat dalam dan luar negeri shingga badan publik itu bukan hanya pemerintah” ujar beliau. Selanjutya beliau juga menyampaikan bahwa informasi publik yang merupakan transfaran bukan keterbukaan, transfaran maksudnya ada batasan yang boleh di sebarluarkan ke masyarakat. Beliau mencontohkan pengalaman beliau dalam menangai sengketa di komisi informasi pusat, ada masyarakat yang meminta kwitansi keuangan di sebuah badan publik pemerintah, namun berdasarkan hasil sidang dan saksi ahli dari BPK maka permohonan masyarakat tersebut ditolak karena saksi ahli menyatakan bahwa data kwitansi merupakan informasi yang dikecualikan, hanya boleh diperiksa oleh Badan Periksan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat. Yang dapat diinformasikan secara luas hanya berupa laporan keuangan dan neraca keuangannya saja. Beliau juga mengingatkan bahwa permintaan laporan keuangan dan neraca keuangan dapat diinformasikan dengan masyarakat setelah BPK, BPKP dan Inspektorat telah melakukan pemeriksaan atau audit, sehingga permintaan laporan keuangan dan neraca keuangan pada tahun berjalannya kegiatan termasuk informasi yang dikecualikan. Selain itu informasi publik yang dikecualikan termasuk dalam juga bentuk MoU/kesepakatan. Setelah dilaksanakannya pemaparan dari kedua narasumber tersebut maka dilakukan pengambilan kesepakatan bersama untuk kemajuan PPID di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Diharapkan dengan terselenggarakannya rapat koordinasi ini OPD dapat memberikan pelayan yang tepat dalam pemberian informasi publik sehingga tercipta Good Governace di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, salam keterbukaan. Salam lestari!!!!!!!

 

Sumber: 
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; PPID Pembantu Dinas Kehutanan
Penulis: 
Darmawan
Fotografer: 
Darmawan
Tags: 
PPID Dishut

Berita

02/04/2018 | Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; KPHP Bubus Panca
16/03/2018 | Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25/02/2018 | http://www.rmolbabel.com/read/2018/02/24/6659/Dishut-Babel-Sita-70-Kayu-Maras-Sepanjang-17-Meter-
19/02/2018 | BKPSDM BABEL
08/02/2018 | Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; PPID Pembantu Dinas Kehutanan