RAPAT RUTIN POKJA MENDORONG PERCEPATAN IZIN PERHUTANAN SOSIAL

Pangkalpinang – Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) mengadakan rapat virtual melalui google meet hari Selasa, 09 Maret 2021. Rapat ini dilaksanakan untuk membahas Usulan Izin Perhutanan Sosial yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Direncanakan kegiatan rapat rutin ini dilakukan setiap pekan.

Rapat virtual tersebut dihadiri oleh para anggota Pokja PPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta para penyuluh, dengan Narasumber Ketua Pokja PPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Zulfakar, S.Hut. Rapat virtual tersebut membahas 2 (dua) Usulan Izin Perhutanan Sosial yaitu KTH Pasir Berbunga dengan luas 23 Ha dan KTH Bina Takwa yang dengan luas 110 Ha.

Para penyuluh menyampaikan kondisi dan kendala di lapangan pada KTH Pasir Berbunga dan KTH Bina Takwa. Pada areal usulan KTH Pasir berbunga terdapat sarang walet, kolam-kolam, dan sedikit kebun kelapa sawit. Oleh karena itu KTH Pasir Berbunga merencanakan kegiatan Silvopasture dan Agroforestry. Adapun pada KTH Bina Takwa kondisinya masih terdapat bagian hutan yang lebat.

Ketua Pokja PPS Zulfakar mengatakan “Aturan Pengajuan dalam Pokja Perhutanan Sosial harus mengikuti kaidah masyarakat lokal”. Ia juga menyampaikan “Semua pengajuan sekarang melalui Pokja, ditambah lagi sekarang sudah adanya aplikasi yang mempermudah para anggota Pokja yaitu adanya sistem Aplikasi Kelola Perhutanan Sosial (AKPS). Nantinya usulan tersebut diajukan ke Dinas atau ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta harus dilengkapi usulannya, lalu kondisi areal lahannya akan diajukan, SK petani, kemudian Surat Pernyataannya, dan peta lokasi yang diajukan itu dilengkapi dengan SHP-nya karena hal inilah yang nantinya akan didiskusikan oleh tim Pokja PPS”.

Dalam rapat tesebut Zulfakar menambahkan, “Secara legal di kawasan hutan tidak mengenal batas administrasi pemerintahan, kawasan hutan merupakan kawasan yang dikelola oleh negara, akan tetapi kita tidak boleh mengenyampingkan batas - batas administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka hal ini harus dicermati”.

Para peserta berharap dukungan dari Pokja PPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di lapangan serta sangat antusias mengikuti rapat virtual yang diadakan karena dengan hal tersebut anggota Pokja PPS dapat menyampaikan kendala - kendala yang mereka hadapi di lapangan. Pokja PPS dan Dinas Kehutanan pada prinsipnya siap selalu untuk membantu masyarakat yang ingin mengajukan izin perhutanan sosial, namun tentunya tetap dalam koridor ketentuan yang berlaku.

Sumber: 
Dinas Kehutanan
Penulis: 
Julia Mustika, S.H.
Editor: 
Oktedy Andryansah
Bidang Informasi: 
DINHUT