Rekonsiliasi Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016

 

 
 

Pangkalpinang- Penyelenggaran Rekonsiliasi Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan tahun 2016 untuk mensikronisasi data –data dan informasi kehutanan di tiap kabupaten/kota agar menjadi bahan penunjang membangun Bangka belitung menjadi lebih baik khususnya di bidang kehutanan.

Demikian disampaikan Dr. Budiman Ginting Assiten II Setda Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,saat membuka Kegiatan Rekonsiliasi Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , di Hotel Bumi Asih,Pangkalpinang,Rabu ( 18/05/2016).

Rapat rekonsiliasi data dan informasi pembangunan kehutanan tingkat provinsi kepulauan bangka belitung mengacu kepada peraturan menteri kehutanan republik indonesia nomor p.02/menhut-ii/2010 tentang sistem informasi kehutanan.tujuan yang akan dicapai dalam rapat ini yaitu tercapainya sinkronisasi data dan informasi pembangunan kehutanan secara cepat, dan akurat,” jelasnya.

Dengan dikeluarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka kewenangan pengurusan bidang kehutanan mengalami perubahan yang signifikan. urusan kehutanan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sekarang sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah provinsi,”tegasnya

Rapat Rekonsiliasi ini  mengangkat tema “ tingkatkan pendapatan negara melalui data”.dijadwalkan kegiatan berlangsung selama dua hari terhitung tanggal 18-19 Mei 2016. peserta terdiri dari dinas terkait di lingkungan pemerintah provinsi, BPKH wilayah XIII, BPDAS Baturusa Cerucuk,Dinas Yang Membidangi Kehutanan Se-Kabupaten/Kota, dan Kesatuan Pengelola Kehutanan ( KPH ).

Menurut Budiman Ginting, Rapat Rekonsiliasi ini mensikronsinasi Data dan Informasi yang ada di tiap kabupaten/kota khusus yang membidangi Kehutanan supaya   dengan data dan informasi pembangunan kehutanan yang akurat diharapkan akan dapat menarik investor di bidang kehutanan sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan negara.

Sumber: 
Dishut Babelprov
Penulis: 
AL/Dishut