Sistem Online Mempercepat Proses Perizinan

Bangka Tengah – Langkah menciptakan pelayanan maksimal terus diupayakan pemerintah pusat hingga daerah. Salah satu yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI yakni, mempercepat pelayanan perizinan menggunakan sistem online.

Umi Utami Kasi Data dan Informasi Subdit Layanan Pos Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menjelaskan, percepatan waktu proses penetapan perizinan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem online. Proses perizinan sudah dapat menggunakan online,  sehingga waktu proses perizinan yang semula selama 14 hari menjadi sepuluh hari.

“Persyaratan permohonan mencakup surat permohonan, akta pendirian badan usaha, surat pengesahan badan hukum perseroan, permodalan dan fotocopy nomor pokok wajib pajak,” jelasnya saat Rapat Koordinasi Pos dan Telekomunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Hotel Santika, Bangka Tengah, Kamis (23/4/2015).

Selain itu, jelasnya, pemohon perlu melengkapi proposal rencana usaha lima tahun ke depan, keterangan domisili, rekomendasi dari kepala daerah setempat serta pengisian fakta integritas. Sedangkan dalam hal penambahan jenis layanan penyelenggaraan pos, dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari menteri.

Industri penyelenggaran jasa pos, khususnya jasa pos komersial semakin berkembang dan memberi kontribusi positif. Ia menjelaskan, guna mengoptimalisasi penyelenggaraan usaha jasa pos, pemerintah melakukan berbagai upaya di antara penataan regulasi maupun mekanisme layanan perizinan penyelenggaraan jasa pos.

Adanya kebijakan atau peraturan baru dikeluarkan pemerintah terkait perizinan bidang penyelenggaran pos, Umi mengharapkan dapat menciptakan iklim postif dalam industri penyelenggaraan jasa pos. Sehingga tak ada lagi monopoli dalam penyelenggaran pos. Sebab sebelum tahun 2009, kondisi perizinan jasa pos dan titipan kurang baik.

“Banyak perusahaan penyelenggara pos tidak memiliki izin, dan ini sangat menggangu iklim usaha,” tegasnya.

Kebijakan baru diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha jasa pos untuk menyiapkan legalitas usaha. Umi menjelaskan, peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa pos mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

Menurutnya, kemenkominfo menetapkan izin penyelenggaraan pos setelah memperoleh rekomendasi dari gubernur untuk cakupan wilayah nasional dan wilayah provinsi. Sedangkan rekomendasi dari bupati/walikota untuk cakupan wilayah kabupaten/kota.

“Penyelenggara pos yang telah memiliki izin penyelenggaraan pos nasional dan izin penyelenggaraan pos provinsi yang akan memperluas wilayah usahanya, wajib melapor kepada menteri dan pemerintah daerah setempat,” imbuh Umi.

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Stevani
Fotografer: 
Stevani
Editor: 
Huzari